Kegagalan Sistemik Negara Terhadap Pekerja Migran: Tornado Sosial yang Tak Pernah Usai

Lebih parah lagi, penegakan hukum kerap hanya menjerat pelaku lapangan, sementara aktor besar di balik jaringan TPPO sering lolos karena praktik kompromi dan lemahnya pengawasan aparat.

BACA JUGA:Bjorka Ditangkap di Dunia Nyata, Tapi Masih Gentayangan di Dunia Maya

Langkah Strategis: Negara Harus Hadir Secara Nyata

Untuk memutus rantai TPPO, dibutuhkan keberanian politik dan kebijakan yang sistemik, antara lain:

1. Pemutusan Jaringan TPPO dari Hulu

Penegakan hukum harus menyasar pelaku utama dan jaringan besar, bukan hanya perekrut lapangan. Sanksi pidana harus ditegakkan tanpa kompromi.

2. Pencegahan Berbasis Komunitas

- Edukasi desa dan keluarga calon pekerja migran agar tidak mudah tergiur tawaran kerja fiktif.

- Penguatan kapasitas desa/kecamatan melalui pusat informasi migrasi aman dan sistem aduan cepat.

3. Kerja Sama Diplomatik dan Regional

Kolaborasi lintas negara sangat penting karena banyak modus TPPO kini berbasis perbudakan modern dan online scamming (ILO, 2024).

4. Optimalisasi Teknologi Digital

Gunakan teknologi untuk memantau perekrutan daring, memblokir iklan kerja ilegal, dan menyediakan sistem pelaporan online yang cepat tanggap.

5. Pengawasan Ketat terhadap Agen Penempatan

Agen atau perusahaan yang terlibat praktik TPPO harus dijatuhi sanksi administratif hingga pencabutan izin operasional.

BACA JUGA:Surat Pemakzulan Gibran Diterima Sejak Juni, DPR Masih Pura-pura Sibuk

Menjaga Martabat dan Harga Diri Bangsa

Kegagalan negara dalam melindungi pekerja migran bukan hanya soal angka korban, tetapi juga menyangkut legitimasi dan martabat bangsa.

Konstitusi melalui Pasal 28D dan 28G UUD 1945 dengan tegas menjamin perlindungan setiap warga negara, di mana pun mereka berada.

Ketika ribuan pekerja migran menjadi korban, itu bukan sekadar tragedi personal — melainkan luka kolektif bangsa Indonesia. Tanpa langkah nyata, tragedi ini akan terus berulang dengan wajah baru dan korban baru.

Kini saatnya negara hadir secara nyata, bukan hanya dalam kata, tetapi juga tindakan. Sistem perlindungan pekerja migran harus bersifat tegas, preventif, dan berkeadilan.

Karena pada akhirnya, ketika pekerja migran menjadi korban, yang dipertaruhkan bukan hanya nasib individu — melainkan martabat dan masa depan Indonesia.