Demokrasi Masuk Rahang Buaya, Sumarsih Sentil Prabowo 21 Bulan, Aroma Militerisme Kian Menyengat

JAKARTA, Semaraknews.co.id – Penggagas Aksi Kamisan, Maria Katarina Sumarsih, melontarkan kritik keras terhadap arah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto setelah berjalan selama 21 bulan. Menurutnya, sejumlah kebijakan dan peristiwa yang terjadi belakangan memperlihatkan gejala menguatnya pendekatan militeristik yang dinilai berbahaya bagi kehidupan demokrasi dan keselamatan warga sipil.

“Bagi saya, militerisme membahayakan keselamatan rakyat. Selama 21 bulan pemerintahan Prabowo Subianto, telah terjadi tindak kekerasan aparat militer,” kata Sumarsih dalam Kuliah Kenangan Sutan Takdir Alisjahbana mengenai Aksi Kamisan di Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Senin, 27 Juli 2026.

Bagi Sumarsih, tanda-tanda tersebut bukan sekadar asumsi. Ia menyinggung penyelenggaraan program retret bagi para menteri, kepala daerah, aparatur sipil negara, dan pejabat di lingkungan presiden yang digelar di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Menurutnya, kegiatan itu memperlihatkan simbol dan pola pembinaan yang identik dengan tradisi kemiliteran.

“Kepala daerah, dan ASN di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Semua peserta memakai seragam militer, belajar baris-berbaris ala tentara,” ujarnya.

BACA JUGA:Bansos Tak Lagi Dicairkan di Bank? Pemerintah Siapkan Kopdes Merah Putih Jadi Tempat Ambil Bantuan

Ibu dari Bernardinus Realino Norma Irawan atau Wawan, mahasiswa Universitas Atma Jaya yang tewas dalam Tragedi Semanggi I, itu juga menilai kecenderungan militerisme tampak dari penempatan personel militer dan kepolisian di berbagai lembaga negara.

“Cukup menyentakkan hati kita semua tentang adanya dua mantan Wakil Ketua BGN yang kini berstatus tersangka, ternyata dari tentara dan polisi,” katanya.

Tak berhenti di situ, Sumarsih mengaitkan kekhawatirannya dengan sejumlah peristiwa kekerasan yang terjadi sepanjang masa pemerintahan Prabowo. Salah satunya ialah insiden pada 28 hingga 31 Agustus 2025 yang menewaskan pengemudi ojek online Affan Kurniawan. Menurutnya, Affan meninggal dunia setelah terlindas kendaraan taktis Brigade Mobil.

Ia juga menyinggung kasus yang menimpa Wakil Koordinator KontraS Andrie Yunus pada 12 Maret 2026. Dalam keterangannya, Andrie disebut disiram air keras oleh anggota BAIS TNI setelah memprotes pembahasan revisi Undang-Undang TNI yang berlangsung secara tertutup.

BACA JUGA:Pramono Yakin Obligasi Rp3,5 Triliun Aman, Tito Ingatkan Jangan Jadi Beban Gubernur Berikutnya

Sumarsih kemudian menyoroti nasib ratusan peserta aksi demonstrasi Agustus 2025 yang disebutnya masih berstatus tahanan politik hingga kini.

“Dari tragedi 28-31 Agustus 2025 sampai sekarang, masih banyak anak-anak muda yang berada di tahanan,” ucapnya.

Peristiwa lain yang ikut disorot ialah tindakan aparat TNI dan Polri pada 13 Juni 2026 yang menghadang mahasiswa yang hendak menggelar aksi di Bundaran HI. Menurut Sumarsih, mahasiswa saat itu turun ke jalan untuk menyampaikan kritik terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap tidak berpihak kepada rakyat.

“Kini demokrasi masuk ke rahang buaya. Pemerintahannya militeristik dan sentralistik, suara rakyat dibungkam,” ujar Sumarsih.