Elektabilitas Prabowo Ambruk, Alarm 2029 Makin Nyaring! Pengamat Minta Kabinet Disikat Habis Sebelum Terlambat

Elektabilitas Prabowo Ambruk, Alarm 2029 Makin Nyaring! Pengamat Minta Kabinet Disikat Habis Sebelum Terlambat

Lebih dari 50 orang tewas akibat gempa NTT magnitudo 7,7. Prabowo belum dipastikan datang, sementara sejumlah menteri telah dikirim ke NTT.-Foto: Antara-

JAKARTA, Semaraknews.co.id — Grafik elektabilitas Presiden Prabowo Subianto dalam survei terbaru Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menunjukkan penurunan tajam. Situasi ini dinilai tak bisa dipandang sebelah mata. Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga, menilai Prabowo harus segera melakukan evaluasi besar-besaran, termasuk berani mengocok ulang kabinet jika ingin membalikkan keadaan.

Survei SMRC mencatat, dalam simulasi semi terbuka, elektabilitas Prabowo merosot dari 34,9 persen pada November 2025 menjadi hanya 14,5 persen pada Juli 2026. Di saat yang sama, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi justru melesat dari 19,7 persen menjadi 35 persen.

Tren itu berjalan beriringan dengan penurunan tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Prabowo. Pada November 2025, tingkat kepuasan publik masih berada di angka 81,2 persen. Namun pada Juli 2026, angkanya susut menjadi 51,1 persen.

Jamiluddin menilai penurunan tersebut merupakan sinyal bahaya yang tak boleh diabaikan bila Prabowo masih memiliki ambisi bertarung kembali pada Pemilihan Presiden 2029.

“Tentu ini menjadi lampu kuning bagi Prabowo apabila ingin kembali mencalonkan diri pada Pilpres mendatang,” ujar Jamiluddin dalam keterangannya, Jumat, 30 Juli 2026.

BACA JUGA:Menag Nasaruddin Umar Ajak Warga Jabodetabek Hadiri Zikir Kebangsaan Monas 2026, Catat Tanggalnya

Ia memperingatkan, jika tren penurunan elektabilitas terus berlangsung, peluang Prabowo untuk kembali memenangkan Pilpres 2029 akan semakin tipis. Apalagi jika persoalan ekonomi, politik, dan penegakan hukum tak kunjung dibenahi, tingkat keterpilihannya diperkirakan bisa terus tergerus.

Karena itu, menurut Jamiluddin, langkah yang setengah hati sudah tidak lagi memadai. Prabowo dinilai harus mengambil keputusan yang lebih tegas, salah satunya dengan mengevaluasi total para menteri yang menangani sektor ekonomi, politik, dan hukum.

“Prabowo harus tegas dan berani melakukan reshuffle terhadap para menteri di tiga bidang tersebut,” katanya.

Menurutnya, tanpa pergantian di pos-pos strategis itu, akan sulit bagi pemerintah memulihkan kembali kepercayaan publik yang terus menurun.

“Sebab para menteri di tiga bidang inilah yang menjadi penyebab turunnya kepuasan masyarakat terhadap kinerja Presiden Prabowo,” ucapnya.

Jamiluddin mengakui keputusan merombak kabinet bukan perkara mudah. Namun, ia menilai langkah tersebut tetap harus ditempuh apabila Prabowo ingin mengembalikan elektabilitasnya ke jalur yang lebih kompetitif.

“Tetapi tampaknya langkah itu harus diambil apabila Prabowo benar-benar ingin mendongkrak kembali elektabilitasnya,” kata mantan Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi IISIP Jakarta tersebut.

Dalam survei SMRC yang berlangsung pada 5 hingga 19 Juli 2026, elektabilitas Prabowo bahkan tertinggal dari Dedi Mulyadi. Direktur Eksekutif SMRC Deni Irvani menyebut kondisi itu menjadi fenomena yang cukup mencolok mengingat Prabowo baru saja memenangkan pemilihan presiden.

Temukan konten semaraknews.co.id menarik lainnya di Google News

Tag
Share
Berita Lainnya
Berita Terpopuler