PPHN Mau Dihidupkan Lagi, MPR Safari ke Kampus agar Haluan Negara Tak Cuma Jadi Wacana

JAKARTA, Semaraknews.co.id — Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) mulai menggeber kembali pembahasan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN). Setelah konsep awal diserahkan kepada Presiden Prabowo Subianto, MPR kini berencana turun gunung mencari masukan dari perguruan tinggi, akademikus, masyarakat sipil, dan kelompok berkepentingan lainnya.

Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan lembaganya telah menyerahkan konsep PPHN kepada Prabowo. Presiden kemudian meminta agar konsep tersebut diperdalam dengan melibatkan publik secara bermakna sebelum pembahasan dilanjutkan.

“Mungkin setelah 17 Agustus kami akan memanggil Badan Pengkajian untuk memulai, termasuk mempersiapkan langkah berikutnya, bisa ke perguruan tinggi, ke akademikus, termasuk stakeholder yang berminat terhadap persoalan ketatanegaraan,” kata Muzani setelah menghadiri Halaqah Kebangsaan dan Qanun Asasi yang digelar Presidium Nasional Ikatan Keluarga Alumni Pesantren Tebuireng di Gedung Nusantara V, Kompleks DPR, MPR, dan DPD, Jakarta Pusat, Sabtu, 8 Agustus 2026.

Menurut Muzani, pelibatan publik menjadi bagian penting dalam penyusunan konsep PPHN. Karena itu, MPR tidak hanya akan mendatangi kampus dan mengundang akademikus, tetapi juga membuka ruang bagi kelompok masyarakat sipil untuk memberikan pandangan.

Namun, safari mencari masukan itu tidak boleh berubah menjadi perjalanan tanpa ujung. Muzani menegaskan proses penjaringan aspirasi perlu dilakukan secukupnya agar pembahasan PPHN tidak kembali terseret dalam perdebatan panjang.

BACA JUGA:Unggah Konten soal Prabowo dan Nuklir Iran Berujung Bui, Istana Cuci Tangan: Tanya Polisi

MPR, kata dia, berharap konsep tersebut dapat segera masuk ke tahap pembahasan. Apalagi, wacana mengenai haluan negara sudah berjalan cukup lama dan bahkan melewati dua periode pemerintahan atau sekitar 10 tahun.

“Prinsipnya ini adalah hal yang masih sangat terbuka, karena ini adalah landasan filosofi bukan landasan teknis,” ujar politikus Partai Gerindra tersebut.

MPR sebelumnya menyerahkan konsep PPHN kepada Prabowo pada Senin, 3 Agustus 2026. Dalam pertemuan tersebut, Presiden memberikan perhatian khusus terhadap sejumlah bagian dalam konsep tersebut, termasuk persoalan demokratisasi dan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Muzani mengatakan Prabowo menilai mekanisme demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah selama ini membutuhkan biaya besar dan proses yang melelahkan. Presiden juga menyoroti banyaknya kepala daerah yang akhirnya tersandung perkara korupsi.

“Beliau juga sangat prihatin dengan banyak kepala daerah yang terjebak dalam tindak pidana korupsi,” kata Muzani, Senin.

BACA JUGA:Ma’ruf Amin Ingatkan Ormas Jangan Rebutan Tambang, Jangan Sampai NU Terjerat Batu Bara

Wacana menghidupkan kembali haluan negara bukan barang baru dalam politik Indonesia. Gagasan tersebut mulai kembali ramai dibahas pada masa kepemimpinan Taufiq Kiemas sebagai Ketua MPR pada 2009.

Setelah itu, wacana PPHN terus muncul dalam setiap periode kepemimpinan MPR, termasuk pada periode yang dimulai pada 2024. Kini, setelah konsepnya diserahkan kepada Presiden, MPR kembali mencoba mencari titik temu dengan kampus, akademikus, masyarakat sipil, dan kelompok terkait sebelum gagasan tersebut melangkah lebih jauh.