Hanura Tak Mau Lagi Main Santai, Pengurus Daerah Lamban Siap Disikat Jelang Pemilu 2029

JAKARTA, Semaraknews.co.id — Partai Hanura mulai memasang mode serius menghadapi Pemilu 2029. Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Hanura menegaskan tak akan memberi ruang bagi pengurus daerah yang dianggap lamban, tidak responsif, atau justru menghambat agenda konsolidasi partai.

Ketua Tim Task Force DPP Hanura Rio Capella mengatakan pengurus daerah yang tak mampu mengikuti instruksi pusat berpotensi diganti. Posisi di internal partai, kata dia, bukan jaminan untuk tetap aman jika dianggap mengganggu jalannya konsolidasi menuju Pemilu 2029.

“Maka kalau ada yang lambat dan tidak tanggap terhadap apa yang diinstruksikan oleh Dewan Pimpinan Pusat, maka Dewan Pimpinan Pusat akan mempertimbangkan untuk mengganti dengan pengurus lain yang mungkin punya semangat yang sama dengan teman-teman yang lain,” kata Rio saat ditemui di Karawaci, Tangerang, Banten, Sabtu, 8 Agustus 2026.

Menurut Rio, kekuatan DPP Hanura pada akhirnya tidak bisa dilepaskan dari seberapa kuat struktur partai di daerah. Karena itu, seluruh tingkatan kepengurusan dituntut bergerak dalam irama yang sama, mulai dari pusat hingga struktur paling bawah.

BACA JUGA:Ma’ruf Amin Ingatkan Ormas Jangan Rebutan Tambang, Jangan Sampai NU Terjerat Batu Bara

“Pusat itu kuat kalau daerahnya kuat. DPP itu kuat kalau DPD-nya kuat. DPD-nya kuat kalau DPC-nya kuat. DPC itu kuat kalau PAC-nya kuat. PAC-nya kuat kalau rantingnya kuat,” ujarnya.

Ia menilai kelemahan di satu bagian struktur dapat merembet ke bagian lainnya dan mengganggu kerja organisasi secara keseluruhan. Ibarat tubuh, partai membutuhkan aliran koordinasi yang lancar agar seluruh bagian bisa bergerak tanpa saling tersendat.

“Kalau kemudian di antara struktur ini ada yang satu lemah, maka itu akan mengganggu metabolisme, kelancaran darah, dan semangat Partai Hanura ini,” katanya.

Rio juga meminta tidak ada pengurus yang menerjemahkan instruksi DPP secara berbeda dengan pelaksanaan konsolidasi yang dilakukan Task Force di daerah. Menurut dia, konsolidasi tidak boleh berjalan dengan banyak versi hanya karena masing-masing pengurus merasa punya tafsir sendiri.

“Tidak boleh ada yang kemudian menerjemahkan berbeda antara apa yang disampaikan oleh Task Force dan apa yang disampaikan oleh DPP dalam soal konsolidasi ini,” tegasnya.

Bahkan, Rio memastikan proses pergantian pengurus nantinya tidak akan mengenal istilah orang dekat, senior, atau punya posisi tertentu di internal partai. Jika seseorang dinilai menghambat agenda konsolidasi, pergantian tetap bisa dilakukan.

“Tidak ada pandang bulu,” tegas Rio.

BACA JUGA:BRIN Pamer Nuklir ke Prabowo, Mimpi Jadi Pemilik Teknologi Dimulai dari Istana

Ia menegaskan perjalanan Hanura menuju Pemilu 2029 tidak boleh tersandera oleh kepentingan segelintir orang. Satu atau dua pengurus, menurut dia, tidak boleh membuat kerja konsolidasi partai berhenti di tengah jalan.