Pilkada Mau Dipisah, Hanura Khawatir Kepala Daerah dan Wakil Sama-Sama Merasa Jadi Bos

JAKARTA, Semaraknews.co.id — Wacana memisahkan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah mulai memunculkan kekhawatiran baru. Partai Hanura meminta pemerintah dan DPR tidak buru-buru mengubah mekanisme pilkada sebelum menghitung matang dampaknya terhadap anggaran, legitimasi politik, hingga potensi konflik di antara kepala daerah dan wakilnya.

Ketua Tim Task Force DPP Hanura Rio Capella mengatakan mekanisme yang berlaku saat ini menempatkan kepala daerah dan wakilnya dalam satu paket pemilihan. Karena itu, jika keduanya hendak dipilih secara terpisah, harus ada alasan yang benar-benar kuat.

“Saya pikir begini, berdasarkan undang-undang hari ini pilkada itu dilakukan serentak. Dilakukan satu paket dengan wakil dan kepala daerahnya. Oleh karena itu, kalaupun ada wacana yang menyatakan dipisah, tentu harus punya alasan yang kuat,” kata Rio saat ditemui di Karawaci, Tangerang, Banten, Sabtu, 8 Agustus 2026.

Menurut Rio, memisahkan pemilihan kepala daerah dan wakilnya tidak otomatis membuat penyelenggaraan pilkada menjadi lebih hemat. Apalagi jika keduanya tetap dipilih dalam satu rangkaian pemilihan.

“Kalau itu dilakukan dalam satu kali pemilihan, kalau ukurannya adalah efisiensi anggaran, itu tidak konek,” ujarnya.

BACA JUGA:Prabowo: Orang yang Tak Pernah Susah dan Menderita, Jangan Harap Jadi Bos

Karena itu, Hanura meminta pemerintah dan DPR melakukan kajian terlebih dahulu sebelum mengutak-atik mekanisme pemilihan kepala daerah. Bagi Rio, persoalannya bukan sekadar apakah wakil kepala daerah perlu dipilih rakyat atau cukup ditunjuk, tetapi juga bagaimana desain tersebut akan memengaruhi hubungan politik di antara keduanya.

Rio menilai pemilihan secara terpisah berpotensi melahirkan dua pusat legitimasi politik. Kepala daerah merasa memiliki mandat langsung dari pemilih, sementara wakil kepala daerah juga dapat merasa mempunyai tiket politiknya sendiri jika sama-sama dipilih melalui pemilu yang berbeda.

“Karena bagi Hanura, kalau itu dipisah maka akan terjadi kesamarataan antara wakil dan bupati atau wali kota atau gubernurnya. Dia merasa dia juga dipilih, berbeda dengan kepala daerah,” katanya.

Situasi tersebut dikhawatirkan justru memperbesar peluang munculnya friksi antara kepala daerah dan wakilnya. Padahal, konflik di antara pasangan kepala daerah bukan barang baru dalam praktik pemerintahan daerah.

“Menurut saya itu harus dipertimbangkan betul oleh pemerintah dan DPR agar kemudian friksi yang sering terjadi antara kepala daerah dan wakilnya itu tidak dipertajam dengan dilakukan pemilihan terpisah,” kata Rio.

Alih-alih menyeragamkan seluruh daerah, Hanura justru mengusulkan agar kebutuhan wakil kepala daerah dilihat berdasarkan karakteristik masing-masing wilayah. Menurut Rio, tidak semua daerah memiliki beban pemerintahan yang sama sehingga tidak semestinya seluruh daerah otomatis mendapatkan struktur pemerintahan yang seragam.

BACA JUGA:MUI Minta Koruptor Dihukum Mati, Yusril Balas Menohok! Masalahnya Bukan Kurang Hukum, Tapi Moral yang Keropos

Daerah dengan wilayah luas dan jumlah penduduk besar, kata Rio, masih membutuhkan wakil untuk membantu kepala daerah menjalankan pemerintahan. Sebaliknya, daerah dengan wilayah dan populasi kecil dinilai belum tentu membutuhkan jabatan tersebut.