JAKARTA, Semaraknews.co.id — Rencana Presiden Prabowo Subianto memperbanyak SMA Taruna Nusantara memantik kritik dari kalangan akademisi dan pegiat pendidikan. Mereka menilai pemerintah justru lebih sibuk membangun sekolah model baru ketimbang membenahi ribuan sekolah negeri yang kondisinya masih memprihatinkan.
Direktur Pusat Kajian Kurikulum Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi Universitas Negeri Semarang, Edi Subkhan, mengatakan prioritas pemerintah semestinya diarahkan pada peningkatan mutu sekolah umum yang sudah berdiri, bukan memperluas sekolah berkonsep semi militer.
Menurut Edi, kebijakan itu juga berpotensi membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sebab, anggaran pendidikan akan semakin terserap untuk membiayai pembangunan SMA Taruna Nusantara, di samping pendanaan Sekolah Unggulan Garuda dan Sekolah Rakyat yang saat ini juga tengah digencarkan pemerintah.
“Pemerintah sekarang lebih suka mencoba membuat sesuatu yang baru, tetapi lupa bahwa kita sudah memiliki banyak sekolah. Ribuan sekolah negeri di seluruh pelosok Nusantara justru seharusnya mendapat perhatian,” kata Edi pada Senin, 18 Agustus 2025.
Pernyataan tersebut muncul setelah Prabowo dalam pidatonya di Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat di Kompleks Parlemen Senayan, Jumat, 15 Agustus 2025, mengumumkan rencana pembangunan banyak SMA Nusantara hingga ke berbagai daerah.
SMA Taruna Nusantara yang dimaksud merupakan jaringan sekolah yang terafiliasi dengan SMA Taruna Nusantara Magelang, Jawa Tengah, yang berada di bawah Yayasan Pengembangan Sumber Daya Pertahanan.
Dalam kesempatan itu, Prabowo juga mengungkapkan pemerintah tengah membangun 100 Sekolah Rakyat, 20 Sekolah Unggulan Garuda, serta 80 Sekolah Unggulan Garuda Transformasi.
Namun, Edi menilai model pendidikan seperti SMA Taruna Nusantara lebih banyak mencetak calon birokrat, terutama yang berkarier di lingkungan militer maupun pemerintahan. Walaupun sebagian alumninya berkiprah sebagai pengusaha, menurutnya orientasi sekolah tersebut tetap tidak didesain untuk mendorong lahirnya pelaku bisnis maupun inovator.
Karena itu, ia meragukan penambahan sekolah semi militer akan mampu menjawab persoalan mendasar pendidikan Indonesia.
“Pemerintah perlu mengidentifikasi di mana letak ketertinggalan kita di bidang pendidikan,” ujarnya.
Menurut Edi, setelah akar masalah ditemukan, pemerintah baru bisa merumuskan solusi yang sesuai dengan kebutuhan Indonesia. Ia mengingatkan pemerintah agar tidak sekadar meniru sistem pendidikan negara lain seperti Finlandia, Australia, atau Amerika Serikat karena setiap negara memiliki sejarah politik, sosial, dan budaya yang berbeda.
BACA JUGA:Geely Coolray Resmi Meluncur di GIIAS 2026, SUV Turbo Baru Andalkan Performa dan Fitur Kekinian
“Kalau kita lemah dalam literasi dan numerasi, maka yang harus diperbaiki adalah kurikulum, kualitas guru, proses pembelajaran, ruang kelas, ketersediaan bahan bacaan di sekolah, dan berbagai aspek lainnya,” katanya.
Ia menegaskan, ketertinggalan pendidikan tidak bisa diselesaikan hanya dengan memperbanyak sekolah berkonsep semi militer. Tidak semua sekolah negeri, kata dia, memiliki tujuan pendirian yang sama sehingga tidak tepat jika diarahkan mengikuti pola SMA Taruna Nusantara.