JAKARTA, Semaraknews.co.id — Istana Kepresidenan akhirnya buka suara menyusul polemik istilah “londo ireng” yang dilontarkan Presiden Prabowo Subianto. Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi Hasan Nasbi menegaskan sebutan tersebut bukan ditujukan kepada seluruh masyarakat, melainkan kepada kelompok tertentu yang dinilai gemar menebar kegaduhan dan pesimisme.
Hasan mengatakan istilah itu hanya ditujukan kepada sebagian kalangan yang menurut pemerintah lebih suka memelihara suasana gaduh dibanding melihat perkembangan bangsa secara positif.
“Itu hanya istilah untuk sebagian orang yang tampaknya lebih suka membuat kegaduhan dan seolah lebih senang memandang kehidupan bangsa ini dengan pesimistis,” kata Hasan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat, 31 Juli 2026.
Ia juga menilai pemerintah memiliki hak untuk membalas kritik yang diarahkan kepada Presiden. Menurut Hasan, kritik tidak hanya menjadi hak masyarakat, tetapi Presiden pun berhak memberikan kritik balik kepada pihak-pihak yang dianggap terus menyerang pemerintah.
“Mengkritik ‘londo ireng’ tentu boleh. Itu tidak ditujukan kepada rakyat secara umum. Itu ditujukan kepada kelompok-kelompok kritis yang kami duga sebagai ‘londo ireng’,” ujarnya.
Pernyataan tersebut merupakan penjelasan atas pidato Prabowo saat peringatan puncak Hari Lahir ke-28 Partai Kebangkitan Bangsa pada Kamis, 23 Juli 2026. Dalam pidatonya, Prabowo menyebut kelompok kritis, mulai dari wartawan, pengamat hingga organisasi masyarakat sipil, sebagai gambaran “londo ireng” di era modern.
Istilah “londo ireng” sendiri selama ini dikenal sebagai sebutan bernada peyoratif bagi pribumi yang dianggap membantu kepentingan penjajah atau pihak asing.
Hasan menegaskan, penggunaan istilah tersebut semestinya dipahami sebagai pengingat agar seluruh elemen bangsa lebih mengutamakan persatuan daripada memperbesar perbedaan. Menurutnya, Indonesia membutuhkan lebih banyak kekompakan dibandingkan pertengkaran yang berkepanjangan.
“Jadi bagi kita, ini hanya menjadi pengingat bahwa seharusnya kita bersatu, tidak memperbanyak kegaduhan, melainkan memperbanyak kekompakan,” katanya.
Meski begitu, pernyataan Prabowo memantik gelombang kritik dari berbagai kalangan. Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI) menilai persoalan utamanya bukan sekadar soal boleh atau tidaknya seorang presiden mengucapkan istilah tersebut.
Bagi MTI, narasi seperti itu justru berpotensi merusak kualitas demokrasi karena mengalihkan perhatian dari isi kritik menuju dugaan motif para pengkritiknya. Akibatnya, ruang partisipasi publik sebagai mekanisme pengawasan terhadap kekuasaan dinilai bisa semakin menyempit.
Direktur Eksekutif MTI Ahmad Jilul Qurani Farid menegaskan kritik seharusnya dipandang sebagai bagian penting dari demokrasi, bukan dianggap sebagai tindakan yang mengkhianati negara.
“Kritik adalah oksigen demokrasi, bukan pengkhianatan. Ketika kepala negara berulang kali melabeli wartawan, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil sebagai ‘londo ireng’ atau ‘antek asing’, yang terjadi bukan lagi adu gagasan, melainkan upaya mendelegitimasi pengawasan publik secara sistematis,” ujar Jilul, Sabtu, 25 Juli 2026.