Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris menyambut baik rencana memperluas layanan kesehatan. Namun menurut dia, pemerintah tetap harus memastikan seluruh perencanaannya matang. Kesejahteraan tenaga kesehatan juga tidak boleh menjadi korban dari ambisi memperluas layanan.
Charles mengatakan komisinya menerima keluhan mengenai pemotongan tunjangan dan insentif tenaga kesehatan hingga 50 persen.
“Sehingga prioritas utamanya adalah memperbaiki dulu kesejahteraan tenaga kesehatan dan medis. Kalau kesejahteraannya sudah baik, sambil berjalan diperbaiki juga dan ditambah layanan untuk masyarakat,” ujar politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu di Kompleks DPR, Jakarta, Jumat, 14 Agustus 2026.
Pidato Kenegaraan, Isinya Capaian yang Enak Didengar
Pengajar hukum tata negara Universitas Gadjah Mada Yance Arizona menilai pidato kenegaraan Prabowo lebih banyak memajang capaian positif pemerintah. Berbagai persoalan yang selama ini memicu kritik justru tidak ikut masuk ke dalam etalase kinerja tersebut.
Kasus keracunan dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG menjadi salah satu persoalan yang absen dari pidato Presiden.
“Padahal kejujuran merupakan langkah awal untuk mendapatkan masukan dari publik,” ujar Yance, Ahad, 16 Agustus 2026.
BACA JUGA:Instagram Kabinet Bayangan Dibajak, Penipu Tebar Giveaway Palsu hingga Jual iPhone Murah
Persoalan kesejahteraan guru dan tenaga pendidik juga tidak muncul dalam dua sesi pidato kenegaraan tersebut. Kepala Bidang Advokasi Guru Perhimpunan Pendidikan dan Guru Iman Zanatul Haeri menilai absennya isu tersebut memperlihatkan pemerintah belum serius memperbaiki kesejahteraan guru.
“Kami memperhatikan pidatonya dan kecewa, ternyata pemerintahan Prabowo-Gibran memang tidak punya komitmen dalam menyejahterakan guru,” kata Iman.
Bencana ekologis yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada akhir 2025 juga tidak masuk dalam daftar persoalan yang dibahas.
Laporan yang diunggah lembaga edukasi kebencanaan @geomt_inc pada 14 Agustus 2026 mencatat bencana Sumatera telah menewaskan 1.204 orang. Sebanyak 3,2 juta orang terdampak, 140 orang masih hilang, 175.050 rumah rusak, dan 4.546 fasilitas pendidikan ikut terdampak.
“Mengapa evaluasi bencana terbesar dalam satu dekade tidak masuk laporan kinerja negara?” demikian lembaga tersebut menulis. Laporan itu telah mendapat izin untuk dikutip.
BACA JUGA: Guru Besar Turun Gunung Suarakan 17 Krisis Indonesia
Pakar hukum tata negara Universitas Andalas Feri Amsari menilai tidak munculnya bencana Sumatera dalam pidato kenegaraan menunjukkan pemerintah cenderung menghindari persoalan yang belum selesai.
“Sikap itu membuat Presiden terlihat tidak punya sense of belonging terhadap Sumatera,” ujar Feri, yang juga Menteri Sekretaris Negara Kabinet Bayangan, Ahad, 16 Agustus 2026.