Prabowo juga mengatakan pendapatan pengemudi ojek online meningkat setelah pemerintah mengintervensi besaran potongan aplikator menjadi 8 persen.
“Penghasilan mereka naik signifikan. Ada yang dua kali, bahkan ada yang mengatakan tiga kali,” kata Prabowo.
Klaim tersebut dibantah Ketua Serikat Pekerja Angkutan Indonesia Lily Pujiati. Berdasarkan laporan yang diterimanya dari para pengemudi, pendapatan mereka justru menurun.
“Sebelum kebijakan potongan 8 persen, pendapatan pengemudi ojol Rp100 ribu per hari. Kini menurun jadi Rp80 ribu per hari,” ujar Lily, Ahad, 16 Agustus 2026.
Di satu sisi Presiden berbicara tentang pendapatan yang naik dua hingga tiga kali lipat. Di sisi lain, pengemudi yang menjalani pekerjaan tersebut setiap hari mengaku pendapatannya justru turun. Lagi-lagi, persoalannya bukan soal siapa yang paling pintar berpidato, melainkan data mana yang paling menggambarkan kondisi di lapangan.
Prabowo juga menegaskan pemerintah tidak boleh mempersulit rakyat. Kepala daerah, kata dia, harus mendengarkan suara masyarakat.
“Mereka, rakyat, yang pertama akan menyampaikan bahwa program-program sering tidak sampai kepada rakyat,” ujar Prabowo.
Namun klaim tersebut berhadapan dengan catatan mengenai respons pemerintah terhadap demonstrasi pada Agustus 2025 yang berujung kerusuhan. Berdasarkan data Komisi Pencari Fakta, sedikitnya 6.719 orang ditangkap aparat.
Kritik terhadap pemerintah juga muncul di ruang digital. Laporan Southeast Asia Freedom of Expression Network sepanjang 2025 mencatat 351 kasus pelanggaran kebebasan berekspresi di ruang digital.
Organisasi masyarakat sipil tersebut juga mencatat 17 permintaan penurunan konten oleh pemerintah. Sebagian besar berkaitan dengan kritik publik terhadap kekuasaan.
Maka pidato kenegaraan Prabowo pada akhirnya tidak cuma soal berapa banyak program yang sudah dibuat, berapa triliun investasi yang masuk, atau berapa ribu sekolah yang disebut telah diperbaiki. Persoalan yang lebih penting adalah apakah angka-angka itu benar-benar cocok dengan kenyataan yang dialami warga.
Sebab pidato kenegaraan memang tempat Presiden menyampaikan pertanggungjawaban kepada publik. Tetapi publik juga punya hak istimewa untuk melakukan hal yang lebih sederhana dan lebih menyebalkan bagi penguasa, yakni mencocokkan pidato dengan data.