“Satu dari empat anak Indonesia ada yang mengalami stunting,” ujarnya.
Masalahnya, pelaksanaan MBG sejauh ini tidak sepenuhnya mulus. Kasus keracunan hingga dugaan korupsi dalam tata kelola program terus menjadi sorotan. Puluhan ribu murid juga dilaporkan mengalami gangguan kesehatan setelah mengonsumsi makanan MBG.
Klaim bahwa MBG digunakan untuk mengatasi stunting pun perlu dilihat dari distribusi dapurnya. Papua menjadi salah satu wilayah dengan prevalensi stunting tinggi, tetapi jumlah dapur MBG di sana masih terbatas.
Di Papua Pegunungan, prevalensi stunting disebut mencapai 40 persen, sementara hanya terdapat 13 satuan pelayanan pemenuhan gizi. Sebagai pembanding, Jawa Barat memiliki prevalensi stunting 15,9 persen tetapi sudah memiliki 6.357 dapur MBG.
BACA JUGA:Tambang Dikeruk, Rakyat Cuma Kebagian Debu, Megawati Sentil Keserakahan Penguasa SDA
Perbedaan tersebut menimbulkan pertanyaan sederhana. Jika MBG memang diarahkan untuk menangani stunting, apakah wilayah dengan masalah stunting paling berat juga mendapatkan intervensi yang sebanding?
Klaim 71 Ribu Sekolah Direvitalisasi, Data Pemerintah Berkata Lain
Prabowo juga menyebut pemerintah menjalankan program perbaikan sekolah terbesar dalam sejarah Indonesia. Tahun ini, sebanyak 71.744 sekolah rusak diklaim telah selesai diperbaiki. Jumlah tersebut disebut melonjak dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 17 ribu sekolah.
Tetapi data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menunjukkan angka yang berbeda. Hingga Juni 2026, baru 8.503 sekolah yang selesai direnovasi dari target 71.744 sekolah.
Data 2025 juga menunjukkan jumlah revitalisasi lebih rendah dari klaim yang disampaikan Presiden. Saat itu sebanyak 16.177 satuan pendidikan diperbaiki, terdiri atas 16.105 sekolah yang direhabilitasi dan 72 sekolah baru.
Perbedaan angka ini bukan sekadar perkara siapa yang lebih jago menghitung. Publik tentu berhak tahu apakah yang dimaksud sudah selesai diperbaiki, sedang dikerjakan, atau baru masuk daftar target. Sebab angka pembangunan yang berbeda bisa menghasilkan gambaran keberhasilan yang berbeda pula.
Prabowo juga menyampaikan klaim bahwa pendapatan Ketua Mahkamah Agung Indonesia lebih tinggi dibanding pejabat dengan jabatan serupa di Singapura. Informasi itu, kata dia, diperoleh dari pimpinan lembaga peradilan.
Namun data resmi justru menunjukkan perbandingan yang berbeda.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2014, penghasilan Ketua Mahkamah Agung Indonesia mencapai sekitar Rp126,6 juta per bulan. Sementara itu, Singapore Statutes Online mencatat penghasilan Ketua MA Singapura sebesar SGD347.400 per tahun atau sekitar Rp403 juta per bulan dengan kurs Rp17.900 per dolar Singapura.
Dengan angka tersebut, klaim bahwa pendapatan Ketua MA Indonesia lebih tinggi dari Ketua MA Singapura justru menjadi bagian pidato yang paling mudah diuji. Tinggal buka data, lalu hitung. Tidak perlu sidang paripurna tambahan.
Pendapatan Ojol Disebut Naik, Pengemudi Bilang Turun