Lapangan Kerja Bertambah, Tapi Serapan Tenaga Kerja Malah Dipertanyakan
Prabowo mengatakan realisasi investasi pada 2025 mencapai Rp1.931 triliun dan menghasilkan 2,7 juta lapangan kerja baru. Pada semester pertama 2026, investasi disebut telah mencapai Rp1.010 triliun dengan penciptaan lebih dari 1,4 juta lapangan kerja.
Namun klaim tersebut tidak otomatis membuat persoalan tenaga kerja selesai. Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies Bhima Yudhistira mempertanyakan kemampuan pertumbuhan ekonomi dalam menyerap pekerja.
Menurut Bhima, investasi yang masuk belakangan ini lebih banyak bergerak di sektor padat modal daripada padat karya. Konsekuensinya, kemampuan ekonomi menyerap pekerja, terutama lulusan sekolah menengah kejuruan dan perguruan tinggi, semakin terbatas.
“Sekarang pada 2025 dan 2026 1 persen pertumbuhan ekonomi menciptakan 340 ribu tenaga kerja,” kata Bhima dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat, 14 Agustus 2026.
Angka tersebut lebih rendah dibanding periode sebelumnya ketika pertumbuhan ekonomi 1 persen mampu menciptakan lebih dari 400 ribu hingga 500 ribu lapangan kerja. Jadi, ekonomi boleh tumbuh, tetapi kalau pekerjaan yang ikut tumbuh tidak sebanding, rakyat tetap saja harus berebut kursi.
Koperasi Desa Dikebut, Risiko Ikut Dikebut
Prabowo juga mengklaim pemerintah telah membangun 10 ribu Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih. Sebanyak 3.300 gerai disebut telah beroperasi secara optimal. Pemerintah menargetkan 30 ribu koperasi beroperasi secara optimal pada akhir 2026.
“Kami membangun Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih sebagai pusat ekonomi rakyat desa,” kata Prabowo.
Namun pembangunan koperasi secara besar-besaran dalam waktu singkat justru mengundang kekhawatiran. Peneliti Transparency International Indonesia Agus Sarwono menilai target yang dikejar secara masif berpotensi mengabaikan prinsip dasar koperasi yang bertumpu pada kesukarelaan.
BACA JUGA:Hampir 1,3 Ton Ketamin Digagalkan di Kepri, Fraksi PAN Soroti Modus Baru Narkoba
Model pembangunan yang terlalu top-down dan dikendalikan negara juga dinilai dapat menggerus otonomi serta hak asal-usul desa.
Dari sisi tata kelola, pembangunan koperasi secara massal juga dianggap rawan korupsi dan berpotensi menimbulkan kerugian negara. Apalagi Indonesia sebenarnya sudah memiliki sekitar 139 ribu unit koperasi.
“Pemaksaan target kuantitatif tanpa fondasi partisipasi bermakna hanya akan melahirkan kelembagaan semu yang rapuh dan asing di mata masyarakat desa,” ujar Agus, Ahad, 16 Agustus 2026.
MBG Diklaim Lawan Stunting, Tapi Dapurnya Justru Tak Merata
Prabowo memastikan program MBG tetap berjalan dengan perbaikan tata kelola dan efisiensi. Program tersebut, kata dia, salah satunya ditujukan untuk mengatasi persoalan stunting.