JAKARTA, Semaraknews.co.id — Presiden Prabowo Subianto kembali menyoroti cara pemerintah daerah mengelola anggaran. Menurut dia, duit yang sudah ditransfer pemerintah pusat ke daerah belum semuanya benar-benar bekerja untuk pembangunan dan pelayanan masyarakat.
Persoalan itu menjadi salah satu pertimbangan pemerintah dalam memangkas transfer ke daerah atau TKD. Prabowo menegaskan, setiap rupiah uang negara semestinya tidak sekadar pindah rekening, tetapi harus menghasilkan manfaat yang bisa dirasakan masyarakat.
Prabowo bahkan menyinggung anggaran daerah yang justru mengendap di perbankan. Ada pula dana yang tidak kunjung digunakan gara-gara konflik politik di daerah. Duitnya sudah dikirim dari pusat, tetapi pembangunan malah seperti menunggu aba-aba.
“Kadang-kadang aneh, uang oleh pemda itu tidak digunakan. Kita ada bukti. Ditaruh di bank, ada macam-macam. Atau ada konflik antara bupati sama DPR, antara gubernur sama DPR. Jadi uang sudah kita transfer, enggak dipakai,” kata Prabowo dalam Program Presiden Menjawab yang disiarkan pada Rabu, 16 September 2026, dikutip dari keterangan pers Badan Komunikasi Pemerintah RI.
Ketua Umum Partai Gerindra itu mengatakan kondisi tersebut perlu menjadi perhatian serius. Sebab, transfer pemerintah pusat kepada daerah sejak awal ditujukan untuk mempercepat pembangunan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
BACA JUGA:Survei Poltracking: Elektabilitas Gerindra Tertinggi, Capai 23,2 Persen
Menurut Prabowo, pemerintah daerah memang memiliki kewenangan untuk menentukan penggunaan anggaran berdasarkan kebutuhan dan prioritas masing-masing wilayah. Namun, kewenangan tersebut tetap harus diikuti dengan pengelolaan anggaran yang efektif dan bisa dipertanggungjawabkan.
Prabowo kemudian membawa persoalan itu ke level yang lebih dekat dengan kehidupan warga. Ia mempertanyakan pembangunan infrastruktur dasar di desa yang menurutnya belum sebanding dengan besarnya anggaran yang telah digelontorkan pemerintah.
“Ini desentralisasi sudah jalan berapa? 25 tahun ya. Dana sudah kita turunkan ke tiap desa. Satu miliar. Selama 10 tahun terakhir. Transfer ke daerah sudah. Kenapa jembatan untuk di desa tidak pernah dibuat? Padahal jembatan itu hanya Rp400 juta,” tutur Prabowo.
Pertanyaan itu kemudian mengerucut pada satu hal yang sederhana, tetapi bikin pengelola anggaran mungkin perlu menelan ludah.
“Ke mana uang itu?” ucap Prabowo.
Pemerintah sendiri memangkas pagu TKD pada 2026 dibandingkan tahun sebelumnya. Alokasi transfer ke daerah tahun ini ditetapkan sebesar Rp650 triliun, turun 24,7 persen dibandingkan pagu TKD pada 2025.
Dengan anggaran yang lebih kecil, pemerintah pusat kini menghadapi pekerjaan rumah lain. Bukan cuma memastikan duit tersedia, tetapi juga memastikan duit yang sudah tersedia benar-benar bergerak menjadi jalan, jembatan, layanan publik, dan pembangunan yang bisa dilihat warga. Sebab kalau uang negara sudah ditransfer tetapi malah betah mengendap di bank, yang tumbuh mungkin saldo rekening, bukan kesejahteraan.