El Nino Mengamuk, BMKG Bunyikan Alarm! Prabowo Diminta Siaga Sebelum Indonesia Dilalap Asap dan Kekeringan

JAKARTA, Semaraknews.co.id — Ancaman El Nino tahun 2026 tak lagi sebatas prediksi di atas kertas. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memastikan fenomena tersebut sudah aktif dan diperkirakan bisa berkembang hingga kategori sangat kuat. Dampaknya bukan cuma kemarau yang lebih panjang, tetapi juga ancaman kekeringan dan kebakaran hutan serta lahan yang diprediksi meningkat di berbagai daerah.

Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani menyampaikan perkembangan itu dalam rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa, 28 Juli 2026. Dalam pertemuan tersebut, BMKG memaparkan berbagai langkah mitigasi nasional untuk menghadapi dampak El Nino.

“El Nino terjadi ketika suhu permukaan laut, khususnya di wilayah tengah Samudra Pasifik, meningkat lebih dari 0,5 derajat Celsius. Jika sudah melewati ambang tersebut, berarti kita telah memasuki kondisi El Nino aktif. Saat ini kondisinya sudah berada pada kategori El Nino kuat. Karena itu, kita harus mengantisipasinya,” ujar Faisal dalam keterangan resmi BMKG.

Menurut BMKG, musim kemarau tahun ini diperkirakan berlangsung lebih kering dan lebih lama dibandingkan kondisi normal. Situasi tersebut berpotensi memperbesar risiko kekeringan sekaligus memicu meningkatnya kebakaran hutan dan lahan di berbagai wilayah Indonesia.

Faisal menjelaskan hasil pemantauan BMKG menunjukkan Indian Ocean Dipole (IOD) masih berada pada fase netral. Namun kondisi itu diperkirakan bergerak menuju fase positif pada periode September hingga Desember 2026.

BACA JUGA: Prabowo Ingin Kereta Trans Sumatera Tembus Aceh, Trans Kalimantan Disiapkan Menyusul

BMKG juga memproyeksikan puncak musim kemarau akan terjadi pada Agustus dengan cakupan sekitar 48,84 persen wilayah Indonesia. Setelah itu, musim kemarau masih berlanjut pada September dengan cakupan sekitar 25,41 persen.

Dalam menghadapi situasi tersebut, BMKG menyiapkan dua langkah utama. Pertama, menjaga ketersediaan air melalui pengisian waduk dengan teknologi modifikasi cuaca. Kedua, mengurangi risiko kebakaran hutan dan lahan dengan melakukan pembasahan di kawasan yang rawan terbakar maupun yang pernah mengalami kebakaran.

“Pertama, memastikan ketersediaan air melalui pengisian waduk menggunakan metode modifikasi cuaca dan berbagai upaya lainnya. Kedua, mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan dengan melakukan pembasahan pada lahan yang rentan maupun yang sudah pernah terbakar,” kata Faisal.

BMKG memperkirakan risiko kebakaran hutan dan lahan mulai meningkat sejak Juli, lalu mencapai puncaknya pada Agustus hingga September 2026. Daerah dengan tingkat kerawanan tinggi diprediksi semakin meluas, terutama di Pulau Sumatera dan Kalimantan.

BACA JUGA:Lingkar Dalam Febrie Rontok Satu-satu! Teman Kuliah Ikut Diciduk, Jejak Duit Asabri Makin Berbau Busuk

Lima provinsi ditetapkan sebagai wilayah prioritas pengawasan, yakni Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, dan Jambi.

Faisal menegaskan langkah mitigasi pemerintah tidak hanya difokuskan pada ancaman kekeringan dan kebakaran hutan. Pemerintah juga mulai menyiapkan strategi menghadapi potensi bencana hidrometeorologi basah ketika musim hujan kembali tiba pada penghujung tahun.

“Jadi, upaya ini bukan hanya berkaitan dengan kekeringan dan kebakaran hutan serta lahan, tetapi juga sebagai persiapan menghadapi bencana hidrometeorologi basah. Ini merupakan langkah antisipasi menjelang akhir tahun ketika hujan kembali turun dan ancaman seperti siklon tropis maupun bencana hidrometeorologi lainnya mulai muncul,” ujarnya.