BNPB Bilang Duit Bencana Tak Terbatas, Tapi Anggarannya Amblas Rp4,4 Triliun

JAKARTA, Semaraknews.co.id -- Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letnan Jenderal Suharyanto membantah anggapan bahwa anggaran penanggulangan Bencana ikut menjadi korban kebijakan efisiensi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Menurut Suharyanto, pemerintah justru tidak memasang plafon nominal untuk membiayai penanganan Bencana. Kalau kebutuhan di lapangan muncul, kata dia, anggaran akan mengikuti. Yang kena rem hanyalah belanja rutin kantor seperti perjalanan dinas dan konsumsi rapat.

"Anggaran untuk penanganan Bencana itu tidak ada batasnya. Kebijakan efisiensi itu untuk belanja rutin kantor atau perjalanan dinas. Namun untuk operasional Bencana, apa pun yang dibutuhkan di lapangan, kita kerja dulu dan seluruhnya didukung penuh oleh pemerintah melalui Kementerian Keuangan," kata Suharyanto dalam keterangan tertulis, Sabtu, 12 September 2026.

Suharyanto lantas menunjukkan salah satu contoh bagaimana dukungan tersebut bekerja. BNPB disebut mampu mengerahkan armada udara untuk mendukung operasi pemadaman sekaligus pencegahan kebakaran di wilayah Kalimantan Tengah.

Satgas Udara disiagakan dengan sejumlah helikopter water bombing yang berstatus siap operasi. Armada tersebut antara lain Kamov KA-32AO (UR-CSM), SA330J PUMA (N-814AR), Sikorsky S-61N (C-FIZA), serta AS 332L Super Puma (C-FPUM).

BACA JUGA:BNN Minta Vape Dilarang Total, Dalihnya Zat Berbahaya Makin Merajalela

Pemeliharaan rutin juga tetap dilakukan terhadap unit patroli AS350B3 (PK-KIA) dan helikopter water bombing Blackhawk EH-60A (ZK-HKU). Jadi, ketika api datang, setidaknya negara tidak perlu mencari-cari helikopter sambil berharap kebakaran ikut sabar menunggu.

Untuk Operasi Modifikasi Cuaca (OMC), BNPB mengerahkan pesawat C206B EX (PK-FPU), sementara Kementerian Lingkungan Hidup menurunkan pesawat CASA (A-2103). Masing-masing pesawat telah menjalankan satu sortie untuk menyasar sejumlah wilayah strategis, mulai dari Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Katingan, hingga Kota Palangka Raya.

Pernyataan Suharyanto soal anggaran bencana yang disebut tidak terbatas ini menjadi menarik jika disandingkan dengan angka pagu BNPB dalam beberapa tahun terakhir. Sebab, angka di atas kertas justru menunjukkan cerita yang agak berbeda.

Anggaran BNPB tercatat terus menyusut. Pada 2024, pagunya mencapai Rp4,91 triliun. Setahun kemudian, angka tersebut merosot menjadi Rp2,01 triliun. Pada 2026, pagu BNPB kembali terjun hingga sekitar Rp491 miliar.

Kalau dihitung dari 2024 ke 2026, pagu BNPB merosot sekitar Rp4,42 triliun atau hampir 90 persen. Jadi, di satu sisi pemerintah mengatakan uang untuk menangani bencana tidak dibatasi. Di sisi lain, dompet lembaga yang memang bertugas menghadapi bencana justru dibuat jauh lebih tipis.

Namun pemerintah menegaskan bahwa kebutuhan riil saat bencana tetap akan didukung melalui mekanisme pembiayaan pemerintah. Dengan begitu, perdebatan soal anggaran BNPB pada akhirnya bukan cuma perkara berapa besar angka yang tercetak dalam pagu, tetapi seberapa cepat uang benar-benar tersedia ketika bencana datang dan warga sudah telanjur membutuhkan pertolongan.