Prabowo Bilang Anggaran Pertahanan Kecil, 360 Kabupaten Disebut Masih Tanpa Batalion

JAKARTA, Semaraknews.co.id — Presiden Prabowo Subianto kembali bicara soal duit untuk pertahanan. Menurutnya, anggaran pertahanan Indonesia masih tergolong kecil jika dibandingkan dengan sejumlah negara Asia Tenggara. Porsinya bahkan belum mencapai 2 persen dari produk domestik bruto atau PDB.

“Anggaran kita termasuk paling kecil di ASEAN. Walaupun kita sudah menaikkan seperti itu, tidak sampai 2 persen dari PDB kita,” tutur Prabowo dalam Program Presiden Menjawab yang disiarkan pada Rabu, 16 September 2026.

Pada 2026, Kementerian Pertahanan memperoleh anggaran sebesar Rp187,1 triliun. Angka tersebut kemudian naik menjadi Rp189 triliun dalam alokasi anggaran untuk 2027.

Prabowo mengatakan belanja pertahanan Indonesia selama beberapa dekade hanya berada di kisaran 0,9 persen dari PDB. Angka tersebut kemudian ia bandingkan dengan Singapura yang, menurutnya, mengalokasikan lebih dari 3 persen PDB untuk sektor pertahanan.

Mantan Menteri Pertahanan pada era Presiden Joko Widodo itu mengatakan peningkatan anggaran pertahanan dibutuhkan untuk membangun sistem pertahanan dan keamanan yang lebih kuat sekaligus merata di seluruh Indonesia.

“Jadi, kalau menurut saya, sistem kita, sistem pertahanan dan keamanan yang merata, membutuhkan kehadiran unsur-unsur pertahanan yang cukup kuat,” kata Prabowo.

Menurut Prabowo, penambahan kekuatan Tentara Nasional Indonesia diperlukan agar sistem pertahanan dan keamanan negara bisa menjangkau seluruh wilayah. Persoalannya, Indonesia bukan negara dengan halaman rumah seukuran kompleks perumahan. Wilayahnya luas dan penduduknya juga sangat besar.

BACA JUGA:Jokowi Buka Suara soal Gugatan Syarat Pendidikan Gibran, Singgung Sekolah di Singapura

Karena itu, pemerintah dinilai perlu memperkuat kehadiran unsur pertahanan secara merata untuk menjaga kedaulatan negara. Prabowo mencontohkan jumlah wilayah administratif Indonesia yang mencapai 514 kabupaten.

“Negara kita ini besar sekali. Kita punya 514 kabupaten, dan kabupaten itu besar. Bukan kabupaten yang kecil-kecil, kabupaten itu besar,” ujar Prabowo.

Dengan asumsi satu batalion ditempatkan di setiap kabupaten, Prabowo menyebut masih ada lebih dari 360 kabupaten yang belum memiliki kehadiran satuan TNI. Dengan kata lain, kalau satu kabupaten dianggap membutuhkan satu batalion, masih ada ratusan wilayah yang menurut hitungan tersebut belum terjangkau satuan TNI.

Bagi Prabowo, minimnya kehadiran aparat di sejumlah wilayah juga berkaitan dengan pengawasan terhadap kekayaan alam. Ia mengaitkan persoalan tersebut dengan berbagai praktik eksploitasi ilegal yang berlangsung selama puluhan tahun.

“Padahal di situ ada kekayaan kita. Karena itulah, selama sekian puluh tahun, terjadilah pembalakan liar, pertambangan ilegal, kebun-kebun liar,” ucap Prabowo.

Argumen Prabowo pada akhirnya bertumpu pada dua hal. Indonesia punya wilayah yang kelewat luas untuk diawasi dari jauh, sementara kekayaan alam di berbagai daerah juga menjadi sasaran eksploitasi. Maka, penguatan pertahanan disebut bukan cuma soal menambah pasukan dan anggaran, tetapi juga soal memperbanyak kehadiran negara di daerah yang selama ini jauh dari pusat kekuasaan.