Kabinet Bayangan Resmi Dibentuk, Siap Bongkar dan Awasi Pemerintahan Prabowo
Kabinet Bayangan resmi dibentuk oleh koalisi masyarakat sipil untuk mengawasi pemerintahan Prabowo, mengkritisi kebijakan, dan menawarkan solusi alternatif.-Foto: Instagram @kabinetbayangan.id-
JAKARTA, Semaraknews.co.id – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto kini mendapat “lawan main” di luar parlemen. Sejumlah aktivis, akademikus, dan pakar membentuk Kabinet Bayangan sebagai ruang tandingan yang mengklaim akan mengawasi jalannya pemerintahan sekaligus menawarkan alternatif kebijakan berbasis riset.
Inisiatif ini muncul di tengah kekhawatiran sebagian kelompok masyarakat sipil terhadap melemahnya fungsi pengawasan atau check and balances terhadap pemerintah. Namun, para penggagas menegaskan langkah tersebut bukan upaya membangun pemerintahan tandingan atau merebut kekuasaan.
Ketua Panitia Seleksi Kabinet Bayangan, Feri Amsari, mengatakan kabinet tersebut dirancang sebagai wadah yang bekerja secara sukarela, tidak berpihak kepada partai politik, dan berfokus menyusun rekomendasi kebijakan berdasarkan bukti.
“Kabinet Bayangan adalah platform pengawasan dan penyusun alternatif kebijakan berbasis bukti, bekerja secara sukarela, dan bersifat nonpartisan,” ujar dosen Fakultas Hukum Universitas Andalas itu dalam keterangan tertulis, Jumat, 17 Juli 2026.
Dipilih Berdasarkan Keahlian
Feri menjelaskan, konsep yang digunakan mengacu pada kabinet zaken, yakni kabinet yang diisi orang-orang berdasarkan kompetensi, bukan jatah politik partai.
Proses seleksi dilakukan dari 121 pendaftar ditambah 102 nama yang diusulkan jaringan masyarakat sipil. Dari proses tersebut, panelis akhirnya menetapkan 15 orang untuk mengisi posisi menteri bayangan yang akan menjadi mitra kritis bagi kementerian di Kabinet Merah Putih.
BACA JUGA:Kabinet Bayangan Sebut Anggaran Pajak Carut Marut di Era Prabowo
Setiap menteri nantinya memiliki bidang yang sama dengan menteri pemerintah sehingga dapat mengkaji setiap kebijakan secara lebih spesifik, bukan sekadar melontarkan kritik umum.
Menurut Feri, seluruh respons yang disampaikan para menteri bayangan akan berpijak pada satu kerangka keberpihakan kepada masyarakat.
“Kerangka ini menjadi satu-satunya acuan ketika menteri bayangan maupun sekretariat merespons isu apa pun, sehingga masyarakat dapat mengenali sikap Kabinet Bayangan meskipun disampaikan oleh menteri yang berbeda-beda,” katanya.
Klaim Mandiri Tanpa Dana Asing
Feri juga memastikan Kabinet Bayangan tidak berada di bawah pengaruh kekuatan politik tertentu. Operasional organisasi hingga kini masih dibiayai melalui urunan para anggotanya.
Ke depan, mereka berencana membuka penggalangan dana publik melalui skema crowdfunding. Ia menegaskan organisasi tersebut tidak menerima pembiayaan dari korporasi maupun pihak asing.
Temukan konten semaraknews.co.id menarik lainnya di Google News
- Tag
- Share
-